Sejarah Perekonomian Indonesia

Indonesia terletak di posisi geografis yang strategis dalam jalur pelayaran dunia karena berada di antara dua samudera (samudera Pasifik dan Hindia) dan dua benua (benua Asia dan Eropa). Perdagangan pada masa kerajaan-kerajaan tradisional itu bercirikan kapitalisme feudal di mana sentralisasi ekonomi bertumpu pada kekuasaan para raja dan penguasa-penguasa daerah. Kejayaan suatu negeri pada saat itu dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.

I. Sebelum Kemerdekaan

Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu):

• Periode Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).

Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. a.Hak mencetak uang
2. b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. c.Hak menyatakan perang dan damai
4. d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.

• Cultuurstelsel

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

• Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)

Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh.

Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a.Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

• Pendudukan Jepang (1942 – 1945)

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

II. Orde Lama

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

III. Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

IV. Orde Reformasi

• Masa Pemerintahan B. J. Habibie

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

• Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

• Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Dunia

Salah satu masalah yang Daimler-Benz hadapi adalah bahwa sistem akuntansi di seluruh dunia memiliki berbagai varian. Ini berarti bahwa laporan keuangan di Perancis berbeda untuk ujian laporan keuangan di Amerika Serikat. Pengamat berpendapat bahwa ini adalah masalah kecil, berbasis dalam bentuk bukan substansi. Namun, substansi yang juga berbeda, seperti di Peru, di mana konsolidasi perusahaan terkait tidak diperkenankan, di Swedia, di mana persediaan signif icant write-downs diperbolehkan, dan di Perancis dan Jerman, ketika pajak akuntansi dan buku akuntansi pada dasarnya sama. Keberagaman pendekatan ini menempatkankan MNE dalam posisi yang sulit karena perlu mempersiapkan dan memahami laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi setempat yang juga menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum menghitung ac (SAK) di dalam negeri untuk umum laporan keuangan konsolidasian.

Tujuan Akuntansi

Akuntansi pada dasarnya adalah proses identifikasi, pencatatan, dan peristiwa ekonomi interpretin, dan maksud dan tujuan harus jelas dinyatakan dalam tujuan th setiap sistem akuntansi. Para Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di Amerika Serikat menyatakan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna dalam: (1) investasi dan kredit keputusan; (2) sebagai assessments prospek arus kas, dan (3) mengevaluasi sumber daya perusahaan mengklaim sumber daya tersebut, dan perubahan mereka. Pengguna diidentifikasi oleh dewan terutama investor dan kreditur, meskipun pengguna lain mungkin dianggap penting. Standar Akuntansi Internasional Committee (IASC), sebuah organisasi penetapan standar multinasional terdiri dari organisasi akuntansi profesional dari lebih 40 negara, termasuk investor dan kreditur sebagai pengguna kritis, juga bernama pemasok, pelanggan, pihak berwenang dan berat, dan banyak lainnya. 

Walaupun pertanyaan telah dibahas secara luas, belum ada kesepakatan pada apakah seragam serangkaian standar akuntansi dan praktik ada untuk semua kelas dari pengguna di seluruh dunia atau bahkan untuk kelas satu pengguna. Untuk memahami prinsip akuntansi yang berbeda dan bagaimana mereka mempengaruhi operasi MNEs 'kita harus meneliti beberapa pasukan mengarah ke pengembangan akunting prinsip-prinsip internasional. Gambar 19.4 menunjukkan faktor-faktor utama. Empat faktor berurusan dengan sifat perusahaan dan informasi pengguna langsung. Keempat bawah merupakan faktor utama lainnya yang mempengaruhi tujuan penghitungan ac, standar, dan praktek. 

Sifat Enterprise Dalam setiap perusahaan ada banyak pengguna informasi, seperti manajer dan karyawan. kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada tingkat kecerdasan pengguna pada kompetensi teknis akuntansi. Manajer membutuhkan informasi khusus untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan ini telah menyebabkan perkembangan akuntansi manajerial. Karyawan, terutama di Eropa, memiliki kepentingan dalam perusahaan dan mungkin memiliki dampak terhadap pengungkapan data keuangan karena mereka mencari upah yang lebih baik dan kondisi kerja. 

Pemerintahan adalah salah satu kekuatan paling meresap dalam pengembangan tujuan akuntansi, standar, dan praktek. Pemerintah dapat dibagi menjadi dua kelompok: pengguna dan regulator. Pengguna Jenderal Pajak, komisi perencanaan, dan berbagai instansi yang mengkompilasi statistik untuk penggunaan umum. Regulator, seperti Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat, menanggapi kepentingan terbaik dirasakan masyarakat umum. 

Sejauh mana pemerintah terlibat dalam penetapan tujuan, standar, dan praktek tergantung pada interaksi dari semua faktor yang tercantum pada Gambar. 19.4. 19.4. Dimana pemerintah adalah pengguna informasi penting, tidak merasa bahwa profesi akuntansi adalah memenuhi kebutuhan pengguna, dan tidak meramalkan banyak perubahan dalam waktu dekat, mungkin akan mengambil peran lebih aktif dalam mempengaruhi perkembangan akuntansi. 

Lain Eksternal Pengguna pengguna eksternal utama dari informasi lain selain yang disebutkan di atas adalah investor dan kreditur. Investor dapat bekerja sendiri atau melalui lembaga-lembaga dengan cara dana pensiun, reksadana, dan investasi seperti lainnya. Di negara-negara dimana ada pasar modal kecil, kreditur cenderung menjadi sumber penting pembiayaan dan dengan demikian pengaruh yang kuat pada standar akuntansi dan praktek. 

Lingkungan Lokal Karakteristik Kategori faktor yang mempengaruhi akuntansi mungkin yang luas dan mungkin yang paling penting, termasuk pengaruh beragam seperti sikap budaya dan sifat dan keadaan ekonomi. Keempat faktor yang tercantum pada Gambar. 19.4 tidak berarti lengkap. Meskipun karakteristik yang disebut sebagai "lokal," mereka tidak terlepas dari perekonomian dunia. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi tergantung pada mitra utama negara dagang dan juga pada kondisi ekonomi internal. 

Pengaruh Internasional pasukan internasional Banyak yang institusional daripada lingkungan telah mempengaruhi prinsip akuntansi di seluruh dunia. Sebuah contoh utama adalah pengaruh kolonial Inggris dan Perancis selama beberapa abad terakhir. Masing-masing negara membawa bisnis mereka dan filosofi akuntansi untuk koloni mereka dan sistem serupa dilembagakan. Amerika Serikat juga cenderung untuk melakukan hal ini sebagai pengaruh ekonomi telah menyebar melalui investasi asing langsung. 

Profesi Akuntansi Sebagaimana telah dilakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Belanda, profesi akuntansi sendiri dapat mempengaruhi perkembangan prinsip akuntansi. Tiga aspek profesi penting: (1) sifat dan luasnya, (2) adanya asosiasi profesional, dan (3) fungsi audit. Di beberapa negara, profesi ini relatif berkembang dan memiliki pengaruh yang kecil terhadap akuntansi. Di Amerika Serikat dan Inggris, bagaimanapun, profesi ini cukup besar dan berkembang dengan baik, dan memiliki pengaruh yang kuat pada pengembangan standar akuntansi dan praktek. Keberadaan asosiasi, seperti American Institute of CPA, adalah penting, karena kelompok ini sering dapat menjadi kekuatan untuk perubahan. Akhirnya, profesi yang kuat sering hasil dalam fungsi audit yang kuat. Auditor eksternal yang independen diperlukan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bahwa mereka mewakili posisi keuangan sebenarnya dari perusahaan. 

Pengaruh Akademik Infrastruktur akademik mengacu pada kualitas pendidikan akuntansi yang ditawarkan serta aksesibilitas pendidikan ini. Salah satu masalah khas di negara-negara berkembang adalah kekurangan guru berkualitas di bidang akuntansi. Sejak instruksi dalam akuntansi tidak dianggap sebagai profesi full-time dan umumnya tidak dilakukan pada tingkat yang sangat tinggi, penelitian akademik kecil yang bisa memperkenalkan perubahan dalam praktik akuntansi dilakukan.